Kerja Sama Perikanan Indonesia dengan Thailand

 

Indonesia Berhasil Menyelesaikan Negosiasi Kesepakatan

Kerja Sama Perikanan dengan Thailand

                Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Gellwyn Jusuf, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, bersama Kementerian Luar Negeri R.I. yang didampingi oleh perwakilan Pemerintah RI di Bangkok (KBRI) berhasil menyelesaikan negosiasi Memorandum Saling Pengertian (MSP) Kerjasama Bilateral di Bidang Perikanan dengan Pemerintah Thailand. MSP tersebut merupakan hasil pembahasan intensif pada pertemuan informal dengan Direktur Jenderal Perikanan Thailand dan Perwakilan Pemerintah Thailand pada tanggal 30 Juli 2013, di Bangkok-Thailand. Draft MSP yang telah disepakati kedua belah pihak diharapkan dapat ditandatangani oleh Para Menteri yang menangani Perikanan dihadapan Kedua Pimpinan Negara Indonesia dan Thailand pada saat Pertemuan Puncak Para Pimpinan APEC (APEC Leaders' Summit) yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Oktober 2013.

                Melalui penandatanganan MSP tersebut, akan memperkuat upaya Pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan di sektor perikanan melalui program industrialisasi perikanan yang saat ini tengah gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. MSP ini juga diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya pengingkatan investasi usaha perikanan di dalam negeri, khususnya pemberantasan praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak sah (Illegal Fishing) yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing. MSP juga menegaskan klausul yang terkait dengan pengembalian Anak Buah Kapal (ABK) dan nelayan dari kapal-kapal berbendera Thailand yang tertangkap jika melakukan penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing) di wilayah perairan Indonesia, pemulangan ABK dan nelayan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara bendera.

                Dalam rangka pemberantasan IUU Fishing tersebut, kedua negara lebih lanjut menyepakati perlunya pertukaran data dan informasi, khususnya terkait dengan data ekspor dan impor produksi perikanan, data pendaratan ikan, registrasi kapal dan data penghapusan sertifikat negara asal kapal (Deletion Certificate). Disamping itu, kedua negara juga sepakat untuk menunjuk otoritas kompeten dan melaksanakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diperluas tidak hanya untuk produk-produk perikanan hasil tangkapan di laut yang akan di re-eksporke Uni Eropa, tetapi penerapan SHTI akan juga meliputi semua produk yang diekspor Indonesia ke Thailand. Melalui pelaksanaan mekanisme-mekanisme tersebut diharapkan dapat diketahui dengan pasti ketertelusuran data kapal perikanan serta menjamin produk asal ikan yang didaratkan oleh kapal-kapal perikanan tersebut bukan merupakan hasil dari kegiatan IUU Fishing.

                Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan investasi usaha perikanan di Indonesia, MSP tersebut juga akan memperkuat berbagai upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang telah dilakukan, antara lain melalui pelaksanaan program-program peningkatan kapasitas dan keterampilan nelayan. Melalui area kerjasama ini, diharapkan para nelayan tersebut tidak hanya terampil dalam melakukan penangkapan ikan di laut, tetapi juga sekaligus dapat menjaga penanganan mutu ikan yang baik dari penangkapan sampai dengan didaratkan, sehingga dapat menjamin mutu suplai bahan baku ikan ke industri-industri pengolahan ikan di Indonesia.

                Penyelesaian negoisasi MSP ini merupakan sebuah pencapaian positif dan langkah maju yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, khususnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat penyelesaian negoisasi kesepakatan telah tertunda cukup lama sejak tahun 2006. Hasil yang menggembirakan ini seolah melengkapi pencapaian positif yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Kerjasama Perikanan. Hal ini mengingat pada bulan Mei 2013, proses negoisasi MSP yang sama dengan negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga telah berhasil diselesaikan dan Memorandum Saling Pengertian tersebut juga akan ditandatangani pada saat pertemuan APEC Leaders' Summit. Disamping itu, pada bulan sebelumnya Juni 2013, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Gellwynn Jusuf, juga telah berhasil memperjuangkan diterimanya Indonesia sebagai negara Cooperating Non-Member (CNM) pada Organisasi Perikanan Tuna Regional Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC). Dengan masuknya Indonesia sebagai CNM tersebut, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas wilayah penangkapan ikannya ke laut lepas dengan turut memanfaatkan sumber daya perikanan tuna di wilayah Samudera Pasifik Bagian Timur, setelah terlebih dahulu akan mendaftarkan armada penangkapan ikan ke organisasi tersebut.

                Melalui berbagai pencapaian positif ini, kerjasama yang dilakukan diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya Pemerintah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan sumber daya dan usaha perikanan guna peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.  

sumber informasi:

website Kementerian Kelautan dan perikanan

http://www.kkp.go.id/index.php

Penemuan Deteksi Produktivitas Gurame Melalui Suara

Gambar ini hanya untuk hiburan saja mas

Belum lama ini telah ditemukan sebuah Inovasi Teknologi baru untuk ikan Gurami berupa Deteksi produktifitas Gurami melalui suara. Inovasi seperti ini baru ditemukam oleh Tim mahasiswa Departemen ilmu dan teknologi Kelautan Fakultas Perikanan dan ilmu kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam hal budidaya Ikan Gurami. Inovasi Teknologi yang ditemukannya Yakni teknologi untuk mengetahui tingkat produktivitas ikan gurame hanya berdasarkan suara yang dihasilkan. Hal ini dinilai jauh lebih praktis dibandingkan cara lama, yakni membedah gonad ikan untuk diteliti melalui mikroskop.

Salah satu anggota tim, I Gede Mahendra Wijaya menjelaskan, penelitian itu dilakukan dengan menggunakan metode Bioakustik, yakni metode yang biasa digunakan untuk melihat pola dan karakter suara mamalia laut secara umum. Dan dalam penelitian ini ia berserta anggota tim lainnya, Dhaniyanto Mayrendra Rasyid, dan I Made Teguh Wirayudha mengkaitkan metode ini dengan produktivitas pada ikan gurame. Menurut dia, hal ini baru yang pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Sementara itu, untuk melakukan perekaman suara I Gede Mahardika dan tim menggunakan alat bantu hydrophone.

Penelitian ini didasarkan pemikiran bahwa perlunya satu metode yang mampu dikembangkan untuk mengetahui mutu indukan ikan gurame yang efektif dan efisien tanpa menyentuh ikan itu sendiri. Sebab, katanya, saat ini penyeleksian indukan ikan umumnya dengan cara membedah ikan untuk menganalisis tingkat kematangan gonad (TKG). Hal tersebut dinilai kurang efektif, selain dapat melukai ikan juga memakan waktu yang lama.

“Metode yang kami lakukan hanya dengan mendengarkan suara yang dihasilkan oleh ikan dalam beberapa tahap. Kemudian, suara yang sudah terekam dianalisis untuk mendapatkan karakteristiknya (frekuensi dan intensitas suara). Karakteristik suara dari masing-masing indukan ikan tersebut kemudian dibandingkan dengan jumlah telur yang dihasilkannya,” paparnya.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan ikan yang memiliki produktivitas tinggi memiliki rentang frekuensi dan intensitas yang lebih sempit, yaitu 2.952 Hz dan rentang intensitas 19 dB, dibandingkan dengan ikan yang memiliki produktivitas yang lebih rendah dengan rentang frekuensi maupun intensitas yang lebih lebar yaitu 5.062 hz dan rentang intensitas 30 dB. Saat ini, katanya, penelitian tersebut masih terus dilanjutkan untuk mendapatkan data yang lebih maksimal.

“Teknologi ini diharapkan mampu memberi solusi bagi pembudidaya ikan gurame agar dapat dengan cepat dan mudah melakukan penyortiran indukan gurame yang unggul tanpa harus menyakiti induk ikan. Dengan sortiran tepat indukan yang produktif dapat membantu peningkatan petani dalam budi daya ikan gurame,” katanya.

 Demikian postingan ini disajikan sebagai informasi atau infomedia ini semoga ada manfaaynya

Sumber: ANTARA 

KKP Luncurkan SK3 Profesional Konservasi Perairan

Dalam rangka pembangunan berkelanjutan, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mendeklarasikan kawasan konservasi perairan Indonesia yang dikelola secara efektif seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresponnya dengan menargetkan 2.400 tenaga kerja profesional yang mengelola 76 kawasan konservasi perairan di Indonesia pada tahun 2014. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional tersebut, KKP menerbitkan competency standards atau Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang partisipatif.

Dokumen SK3 tentang Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan diluncurkan di Jakarta, Rabu (3/6), dengan ditandai acara penyerahan dokumen oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Para Duta Besar, Perwakilan Pemerintah Daerah, dan Pelaku Konservasi Kawasan Perairan. SK3 merupakan instrumen untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi kalangan profesional di dunia kelautan dan perikanan. Setiap tenaga kerja profesional akan menjadi daya tarik bagi sekitar 10 profesional lain, seperti pengelola bisnis pariwisata, marikultur, seniman, industri kreatif, pendidikan masyarakat, sea safety officer, marine contractor, jasa transportasi, recreational fishing, taxonomist, maritime social scientist, dan sebagainya.

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Kelautan dan Perikanan sangat penting dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui industrialisasi berbasis Ekonomi Biru (Blue Economy). Dari acara ini diharapkan akan muncul sejumlah aksi nyata untuk membangun sinergi antara KKP dengan pelaku dunia usaha atau industri dan para stakeholderslainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Saat ini untuk pertama kali, dicanangkan penguatan SDM kelautan dan perikanan yang dilengkapi dengan kebijakan dan infrastruktur yang lebih jelas. Hal ini ditandai dengan adanya Standar Kompetensi Kerja (SKK), Rencana Strategi Pengembangan SDM, Komite SKK, Peta Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi, Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan, Modul Pelatihan, Jejaring Tenaga Pelatihan, Kampus School for Marine Conservation at Wakatobi, Program Studi Pascasarjana dan Sarana dan Prasarana Pelatihan yang memberi peran kepada masyarakat untuk berbagi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Perangkat kebijakan dan infrastruktur pengembangan SDM tersebut dirancang untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan profesional yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten dan bertanggungjawab dengan wawasan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

SK3 yang diluncurkan merupakan Standar Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dengan indikator utama  terdiri dari kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki setiap Profesional yang bertanggungjawab dan/atau mereka yang terlibat memfasilitasi proses penyusunan rencana pengelolaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan SK3 tersebut, tujuan pendirian kawasan konservasi perairan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud melalui penciptaan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang bertanggungjawab dan kompeten dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Peluncuran SK3 ini akan ditindaklanjuti dengan mengembangkan sejumlah instrumen kepegawaian, seperti persyaratan pegawai, rincian tugas-tugas jabatan fungsional, pelatihan pegawai, dan sertifikasi kompetensi. 

Sejumlah kebijakan baru dan infrastruktur di atas merupakan buah dari interaksi positif KKP, khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) dan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K), bersama sejumlah mitra Pemerintah yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak yang peduli dengan pengembangan SDM.  Interaksi yang produktif ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah Amerika Serikat melalui program USAID-Marine Protected Area Governance dan National Oceanic and Atmospheric Administration. 

Pada kesempatan yang sama, BPSDM-KP juga meluncurkan website International Partnership. Website ini menyajikan informasi kerjasama yang dibina BPSDM-KP dengan berbagai pihak di negara-negara sahabat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Lembaga Keuangan Dunia. Pengembangan website ini merupakan kerjasama BPSDM-KP dengan Coral Triangle Center. Acara peluncuran tersebut dilanjutkan dengan Workshop Kerjasama Pelatihan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait yang memiliki peran dalam memajukan SDM yang akan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan.

Dari kegiatan Workshop ini, diharapkan akan mendukung terciptanya peluang lapangan kerja baru yang lebih besar di sektor kelautan dan perikanan bekerjasama dengan perusahaan dan BUMN melalui Corporate Social Responsibility(CSR) ataupun Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di masing-masing lembaga tersebut.

sumber:

http://www.puslat.kkp.go.id/web/frontend/index.php

BUDIDAYA PATIN MENUJU ERA INDUSTRIALISASI

“Potensi lahan dan sumberdaya di Indonesia untuk budidaya patin sangat bisa diandalkan untuk dapat menyamai produksi patin di Vietnam, bahkan apabila kita bisa memanfaatkan dan menerapkan teknologi yang kita miliki, produksi patin Indonesia bisa melebihi Vietnam. Seperti Sungai Mekong di Vietnam, Sungai Batanghari di Jambi akan mampu menjadi salah satu sentra produksi patin di Indonesia”, demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, pada saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupatan Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Jum’at (3/5).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah salah satu Kabupaten di wilayah provinsi Jambi yang terletak di pantai timur Sumatera. Sebagai salah satu wilayah yang dilalui oleh aliran Sungai Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi untuk pengembangan budidaya patin. “Salah satu sistem budidaya ikan patin yang dapat dikembangkan di wilayah kabupaten ini adalah sistem budidaya ikan patin kolam dalam pasang surut. Sistem ini memanfaatkan adanya pasang dari sungai batanghari untuk mengisi kolam di sepanjang aliran sungai sekaligus melakukan pergantian air pada saat surut. Dengan adanya dua kali pasang surut di sungai batanghari, maka kualitas air kolam akan terjaga sehingga ikan patin tumbuh lebih cepat”, ungkap Slamet.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) akan mengembangkan budidaya patin dengan sistem tersebut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lokasi yang akan dijadikan percontohan terletak di Kecamatan Sabak Timur. Bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, DJPB akan mencetak 1 hektar lahan menjadi dua kolam percontohan patin kolam dalam dengan sistem pengairan pasang surut. “Tujuan dari percontohan ini adalah menerapkan sistem budidaya baru dengan memanfaatkan teknologi dan sumberdaya alam yang ada di Jambi, dengan tujuan akhir peningkatan produksi patin”, tambah Slamet.

Serapan produksi patin di provinsi Jambi saat ini cukup terbantu dengan adanya Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memiliki kapasitas pengolahan patin sebesar 5 ton per hari. Apabila kapasitas ini sudah terpenuhi, pemerintah propinsi Jambi mempunyai rencana untuk mengembangkan UPI di sekitar lokasi pengembangan budidaya patin kolam dalam dengan sistem pasang surut, sehingga akan mempermudah akses pemasaran hasil produksi patin.

Menuju Industrialisasi

Patin yang merupakan salah satu komoditas utama dalam program industrialisasi perikanan budidaya akan terus dipacu peningkatan produksinya dari tahun ke tahun. “Produksi patain harus terus ditingkatkan,melimpahnya sumberdaya perairan seperti sungai, danau, waduk maupun perkolaman, kegemaran masyarakat yang suka mengkonsumsi ikan patin serta peluang pasar ekspor yang cukup besar, menjadikan patin sebagai komoditas yang pantas dikembangkan dan dibesarkan melalui program industrialisasi” jelas Slamet.

Untuk mendukung peningkatan produksi patin, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah ketersediaan pakan, induk unggul dan benih bermutu. “Untuk Induk dan benih, Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Jambi telah mengembangkan benih patin siam yang produksinya bagus dan dagingnya putih. Hal itu berbeda dengan daging patin lokal yang cenderung berwarna merah” ungkap Slamet. Sedangkan untuk pakan, Pemerintah propinsi Jambi berencana untuk membangun pabrik pakan untuk mendukung ketersediaan pakan, khususnya untuk wilayah Jambi. Slamet menambahkan bahwa ini merupakan wujud kepedulian dari pemerintah daerah terhadap perkembangan perikanan budidaya dan juga terhadap kesejahteraan para pembudidaya.

Kerjasama pembangunan pabrik pakan ini akan melibatkan pemerintah baik pusat maupun daerah, Asosiasi Pembudidaya Patin Jambi (AP2J), Swasta dan juga perbankan. “Sinergi dan kerjasama ini akan terus dijalin untuk bersama memberikan yang terbaik bagi kemajuan perikanan budidaya dan mendorong pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”, pungkas Slamet.

Sumber Berita:

KementerianKelautan dan perikanan